Mutasi Pejabat di Daerah Lain Bergulir, Pemkab Lombok Timur Kapan?

Ustadz Tanwir

Dutarakyat.com - Pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur (Lotim) pada 20 Februari 2025 di Jakarta telah memberikan legitimasi formal bagi kepemimpinan baru untuk mulai menjalankan tugas dan wewenangnya.

Salah satu agenda penting yang dinantikan adalah rotasi dan mutasi pejabat struktural dan fungsional sebagai bagian dari upaya membangun tim kerja yang solid guna mewujudkan visi, misi, dan janji politik kepada rakyat.

Beberapa daerah lain di Indonesia telah bergulir, bergerak cepat melakukan rotasi pejabat. Sebagai contoh, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara pada Senin, 24 Februari 2025, telah melantik 12 pejabat struktural baru.

Munculnya berita yang telah beredar luas tentang pelantikan tersebut telah memantik respon publik termasuk di Lombok Timur. Beberapa harapan dari berbagai elemen masyarakat mulai memuncul. 

Perdebatan dilakukannya rotasi dan mutasi pejabat fungsional dan struktural di pemda Lombok Timur mulai menarik perhatian publik, terutama kalangan pejabat. Muncul pertanyaan, kapan mutasi di Lombok Timur? Namun hal ini tentu menjadi ranah kewenangan bupati.

Salah seorang pegawai di Dinas Pendidikan Lombok Timur mengungkapkan, masih banyak jabatan eselon 2, eselon 3, dan 4 yang kosong termasuk ratusan pejabat yang statusnya masih pejabat pelaksana tugas (PLT) yang masa tugasnya akan berakhir maret 2025 ini.

“Kita berharap bupati dan wakil bupati bisa mempercepat proses mutasi dan promosi jabatan, terutama untuk mengisi kekosongan termasuk penetapan pejabat dijabatan yang saat ini masih di jabat PLT,” ujarnya.

Hal ini penting agar roda pemerintahan bisa berjalan maksimal dalam upaya membantu pimpinan daerah merealisasikan program Lombok Timur SMART. Bila perlu jabatan-jabatan strategis bisa ada pergeseran supaya pembantu bupati wakil bupati lebih fresh.

“Kita berharap ada penyegaran dan kami sebagai ASN juga perlu ada promosi supaya pejabat struktural di Pemda Lombok Timur tidak itu-itu saja dan berharap distribusi jabatan bisa lebih terbuka dan adil,” harapnya.

Ia berharap jabatan tersebut jangan dibagi-bagi di satu kelompok saja, pejabat berasal dari satu wilayah saja. Pihaknya sangat berharap pemimpin baru ini, terwujudnya pola pengaturan jabatan yang lebih transparan dan memperhatikan kualitas SDM serta loyalitas.

Keinginan agar pimpinan daerah yang baru agar secepatnya melakukan penyegaran pejabat ternyata bukan hanya datang dari kalangan internal ASN saja akan tetapi beberapa tokoh masyarakat Lombok Timur.

Tokoh Masyarakat asal Masbagik, Ustadz Tanwir yang menyampaikan harapannya agar bupati secepatnya melakukan penyegaran agar pejabatnya lebih fresh dan pejabatnya yang ada bisa selaras dengan kebijakan bupati dan wakil  bupati.

Apalagi saat ini, kata dia, Iron-Edwin dihdapkan dengan ragam masalah sebagai warisan masa lalu termasuk ekses dari program efisiensi anggaran oleh pemerintah pusat, tentu akan ada banyak hambatan dan dinamika birokrasi yang muncul.

Karena itu, pihaknya berharap pembantu bupati wakil bupati adalah person yang punya track record yang bagus dan punya loyalitas yang tinggi, serta siap bekerja keras membersamainya dalam ikhtiar merealisasikan janji politiknya.

“Kita sebagai masyarakat wajar berharap agar bupati wakil bupati dibantu oleh mereka yang se-ide dan memahami betul visi misi bupati. Bila perlu penentuan pejabat harus melalui tes seleksi yang ketat agar terpilih SDM yang mumpuni.

Dengan demikian, kata Ustadz Tanwir, program bupati dan wakil bupati bisa cepat dirasakan oleh rakyat seperti program bantuan sembako, bantuan UMKM, bantuan guru ngaji serta program-program pro rakyat lainnya.

Tanwir juga berharao bupati harus cepat melakukan penyegaran. Di Sumatera Utara saja bisa, kenapa di Lombok Timur tidak bisa. Pihaknya mendengar ada kesulitan melakukan penyegaran pejabat karena program I-Mut yang dikendalikan BKN tapi kenapa di Sumut dan daerah lain bisa.

“Sepertinya ada kesan sulit dengan aturan bla bla. Kapan bupati wakil bupati bisa dapat dibantu oleh SDM yang seirama kalau masih terhalang oleh sistem yang belum bisa kita sebut final karena di beberapa daerah bisa dan tidak ada kesulitan.” ucapnya.

Ia mengaku jadi curiga, kalau ada yang sengaja memunculkan rumor tentang sulitnya melakukan mutasi agar status quo bisa tetap berlanjut dan seterusnya. Makanya bupati wakil bupati harus cepat melakukan koordinasi dengan pemerintah pusat dan lembaga terkait.

“Agar penyegaran pejabat ASN bisa cepat dilakukan. Kita harapkan juga agar bupati dan wakil bupati punya tim work yang andal,” harap Ustadz Tanwir.